Nelayan Karang Masagena Tolak Pembangunan Terminal Navigasi di Morowali
Morowali, 7 Juli 2023 - Perkumpulan Nelayan Karang Masagena (PNKM) di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, secara resmi mengajukan penolakan terhadap rencana pembangunan alur navigasi di Desa Wosu, Topogaro, dan Ambunu. Surat penolakan ini ditujukan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Kendari.
PNKM yang mewakili masyarakat nelayan di Desa Lingkar Industry, Kecamatan Bungku Barat, mengemukakan keberatan mereka terhadap pembangunan Terminal Khusus PT. BTIIG di wilayah tersebut. Nelayan yang selama ini bergantung pada perairan Kecamatan Bungku Barat mengungkapkan rasa tidak nyaman dan gangguan yang mereka alami akibat aktivitas kapal tongkang dan kapal kargo dari beberapa perusahaan tambang, khususnya PT. BTIIG, yang beroperasi di Kabupaten Morowali.
Dalam surat penolakan tersebut, PNKM menyampaikan tiga poin penting. Pertama, mereka menolak dengan tegas rencana pembangunan Terminal Khusus PT. BTIIG di Desa Wosu dan Larobenu. Kedua, mereka meminta Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Kendari untuk tidak memberikan rekomendasi kepada PT. BTIIG sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ketiga, mereka mengajukan keberatan terhadap alur kapal keluar masuk di jety PT. BTIIG yang saat ini mengganggu area tangkapan nelayan. Banyak rompong nelayan yang mengalami kerusakan berat bahkan putus dari jangkarnya, menyebabkan kerugian nelayan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Situasi ini telah berlangsung selama setahun terakhir.
Syahrir, Ketua PNKM ABMOROWALI, menyatakan bahwa surat penolakan ini dibuat dengan benar dan diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya. PNKM juga telah mengirimkan tembusan surat kepada pihak yang terkait, termasuk Galaxy A14AHABANDAR Wilayah IV Provinsi Sulawesi Tengah di Kolonodale, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali di Bungku, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali di Bungku, serta arsip.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait terkait penolakan tersebut. PNKM berharap agar suara mereka didengar dan pertimbangan yang lebih baik dapat diambil dalam proses perencanaan pembangunan alur navigasi di wilayah tersebut.
